PASAL 78 S/D PASAL 82 PERKAP NO 24 TAHUN 2007 TENTANG SANKSI-SANKSI

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

 Pelatihan

Pasal 78

(1) Lembaga pelatihan yang tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan sanksi peringatan tertulis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), lembaga pelatihan masih belum menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan 

pelatihan, maka dikenakan sanksi peninjauan kembali terhadap penyelenggaraan pelatihan.

Bagian Kedua 

Gam dan Atribut

Pasal 79

(1) Anggota Satpam yang tidak menggunakan seragam dan atribut kewenangan kepolisian terbatas sesuai 

dengan ketentuan, dikenakan sanksi berupa catatan kondite bidang disiplin yang dapat mempengaruhi 

penilaian dalam rangka reward dan promosi yang bersangkutan.

(2) Ketentuan teknis tentang pemberian sanksi ditentukan oleh manajemen dari pengguna satpam yang 

bersangkutan.

(3) Bagi penyelenggara Satpam inhouse maupun badan usaha bidang jasa pengamanan yang tidak memenuhi 

ketentuan dalam Pasal 25, dikenakan sanksi:

a. pembinaan, berupa:

1. teguran tertulis;

2. perintah untuk mengganti pejabat eksekutif tertinggi di bidang pengamanan (security manager) disertai 

pertimbangan dalam rangka terjaminnya kelancaran dari operasionalisasi sistim corporate security;

b. dibekukannya izin operasional sampai dengan temuan pada audit sebelumnya tidak terdapat pada audit

 ulang.

Bagian Ketiga

 Registrasi dan KTA

Pasal 80

(1) Bagi Satpam yang terlambat dalam pengurusan KTA, dikenakan sanksi administrasi berupa tegoran 

tertulis, apabila keterlambatan pengurusan lebih dari 1 (satu) tahun, maka wajib dilakukan penyegaran 

dengan cara pelatihan kembali bagi anggota Satpam yang bersangkutan.

(2) Anggota Satpam yang terlibat tindak pidana atau dikeluarkan, maka KTA Satpam harus dicabut dan 

diserahkan kepada Polres setempat.

(3) Anggota Satpam yang tidak dapat menunjukkan KTA Satpam pada waktu melaksanakan tugas, dikenakan

 pembekuan sementara aktivitasnya sampai dapat menunjukkan KTA.

(4) Anggota Satpam yang menggunakan KTA palsu dapat dikenakan ketentuan pidana yang berlaku.

Bagian Keempat

 BUJP

Pasal 81

(1) BUJP yang tidak membuat laporan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c,

 selama 2 (dua) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa teguran.

(2) BUJP yang tidak memperpanjang Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), 

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah masa berlaku Surat Izin Operasional berakhir, dikenakan sanksi 

pembekuan Surat Izin Operasional.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan sanksi pembekuan Surat Izin Operasional

 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP tidak mengajukan perpanjangan Surat Izin Operasional, maka 

dikenakan sanksi pembatalan Surat Izin Operasional.

Pasal 82

(1) BUJP yang tidak memenuhi parameter penilaian yang dihasilkan oleh Tim Auditor berdasarkan metode 

audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, maka izin operasionalnya ditangguhkan penerbitannya.

(2) BUJP yang ditangguhkan izin operasionalnya wajib mengikuti pembinaan sesuai dengan rekomendasi yang

 ditetapkan oleh Tim Auditor.